Aturan Baru di APBDesa, Ribet akhirnya Molor

PDFCetakE-mail

Pemeriksaan Berkas di BPMPD

SINDANGLAYA-Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri memberikan angin segar bagi pemerintah desa di Indonesia. kondisi keuangan desa yang selama ini sangat bergantung pada penghasilan pendapatan asli desa akhirnya ditambah dengan dana transfer pusat dan daerah dalam bentuk Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditujukan untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkatnya juga melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa.

Namun patut disayangkan dalam pelaksanaannya aturan-aturan yang ada di Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa malah membuat Desa-desa kebingungan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), pasalnya besarnya dana transfer dimana desa-desa di Cianjur sedikitnya mendapat dana diatas 6oo juta belum lagi bantuan yang bersifat khusus menyebabkan para Kepala Desa dan perangkatnya harus menyusun anggaran sesuai aturan pemerintah yang tadinya tidak seketat sekarang, ketentuan 30% untuk kesejahteraan dan operasional dan 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di APBDesa merupakan sesuatu baru buat desa, hal tersebut menyebabkan tarik ulur kebutuhan desa. pembangunan yang hanya dibatasi pada Fasos, fasum dan asset desa juga dirasakan bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat seperti pada bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, madrasah, sarana pendidikan non formal yang umumnya milik perseorangan atau yayasan juga tambahan modal usaha untuk BUMDesa dimana kegiatan-kegiatan itu sudah masuk dalam usulan pada saat rapat penyusunan akhirnya harus dihapus atau diganti sesuai ketentuan pemerintah.

Di Kecamatan Cipanas dari 7 desa yang ada sampai pertengahan bulan Juni baru 4 Desa yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPKAD untuk proses pencairan DD dan ADD sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan kelengkapan di BPMPD. Cevi Zakaria, S.Sos Sekdes Batulawang Kec. Cipanas menilai kurang siapnya perangkat desa dalam melaksanakan permendagri ini ditengarai sebagai penyebab keterlambatan."kami mendapatkan Bimbingan teknis dua kali saja untuk mengaplikasikan permendagri 113 ini dalam APBDesa 2015, belum lagi adanya multi tafsir pada aturan-aturan membuat kami mesti bolak-balik konsultasi". hal senada ditambahkan oleh Asep Yana Nugraha,S.Sos Sekdes Ciloto Kec. Cipanas yang menurut pendapatnya sebaiknya untuk saat ini pemerintah mendahulukan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa melalui pemberian penghasilan tetap per bulan, sementara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan seperti PNPM."kalaupun mau pemerintah desa berperan aktif dalam perencanaan pembangunan atau pemberdayaan sebaiknya pemerintah mendidik dulu perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan". rupanya selama ini Perangkat Desa yang ada tidak pernah mendapat pendidikan khusus untuk menjadi perangkat desa, mereka dipilih oleh Kepala desa untuk membantunya tanpa ada pendidikan khusus untuk menangani pekerjaannya sebagai perangkat desa.[SUr]

 

Berita Desa

Realisasi DD TA. 2017

 Penggunaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sindanglaya tahap 1  1. Rehabilitasi Cor Beton Jalan Kp....

Desa Sindanglaya Rekrut Perangkat Desa

SINDANGALAYA-Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana sesuai Pasal 53 bahwa...

Kelola APBDesa, Sekdes se-Kab. Lampung Utara Bertamu ke Sindanglaya

Sebagai tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Para Sekretaris Desa...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Foto Kegiatan

Kami memiliki 12 tamu online

Kalimat Bijak

“Industrious people certainly beat those smart even though in a long time.”

Orang rajin pasti mengalahkan orang cerdas meskipun dalam waktu yang lama.